Portal Berita Indonesia

UUD Pasal Berapa Yang Mengatur Tentang Hukum Di Indonesia?

UUD Pasal Berapa Yang Mengatur Tentang Hukum Di Indonesia? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang UUD Pasal Berapa Yang Mengatur Tentang Hukum Di Indonesia?

Q: beri juga penjelasan dari pertanyaan di atas dan jawab dengan serius ! A. Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. [...]

Rating: 5

Q: beri juga penjelasan dari pertanyaan di atas dan jawab dengan serius !

A. Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum.
Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures.
Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.
Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.
Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.
bantuannya nech…….???please?
Q: sebutkan ada 4 dasar yang terkandung dlm UUD 1945 dlm menentukan ukuran-ukuran yang dipakai untuk membuat aturan-aturan kehidupan masyarakat???

A. "Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat."
@Xie Guan Teng, tentang MAT 5:18?
Q: St. Thomas Aquinas (ST, I-II, q. 98-108) mengatakan bahwa ada 3 macam hukum di dalam Perjanjian Lama, yaitu:

1. Moral Law atau hukum moral: Hukum moral adalah bagian dari hukum kodrati, hukum yang menjadi bagian dari kodrat manusia, sehingga Rasul Paulus mengatakan âSebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membelaâ (Rom 2:15). Contoh dari hukum ini adalah yang tertulis di 10 perintah Allah, dimana terdiri dari dua loh batu, yang mencerminkan kasih kepada Allah (perintah 1-3) dan juga kasih kepada sesama (perintah 4-10). Hukum kodrati ini adalah hukum yang tetap mengikat (bahkan sampai sekarang) dan digenapi dengan kedatangan Kristus, karena hukum kodrati ini adalah merupakan partisipasi di dalam hukum Tuhan.
Dalam pengertian inilah maka memang Tuhan Yesus tidak mengubah satu titikpun, sebab segala yang tertulis dalam hukum moral ini (sepuluh perintah Allah) masih berlaku sampai sekarang. Dengan prinsip ini kita melihat bahwa menguduskan hari Sabat dan memberikan persembahan perpuluhan, sesungguhnya adalah bagian dari hukum moral/ kodrat, di mana umat mempersembahkan waktu khusus (Sabat) dan hasil jerih payah (perpuluhan) kepada Allah.

2. Ceremonial law atau hukum seremonial: sebagai suatu ekpresi untuk memisahkan sesuatu yang sakral dari yang duniawi yang juga berdasarkan prinsip hukum kodrat, seperti: hukum persembahan termasuk sunat (Kel 17:10, Im 12:3), perpuluhan (Mal 3:6-12), tentang kesakralan, proses penyucian untuk persembahan, tentang makanan, pakaian, sikap, dll. Hukum ini tidak lagi berlaku lagi dengan kedatangan Kristus, karena Kristus sendiri adalah persembahan yang sempurna, Kristus menjadi Anak Domba yang dikurbankan. Maka persembahan yang paling berkenan kepada Allah adalah kurban kita yang dipersatukan dengan korban Kristus dalam Ekaristi kudus.
Itulah sebabnya di Gereja Katolik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan juga para rasul (Petrus dan Paulus) juga tidak mempermasalahkan makanan-makanan persembahan, karena bukan yang masuk yang najis, namun yang keluar. Ulasan ini dapat melihat di jawaban ini (silakan klik ini, dan juga klik ini). Kalau kita mau terus menjalankan hukum seremonial secara konsisten, maka kita harus juga menjalankan peraturan tentang makanan yang lain, seperti larangan untuk makan babi hutan, jenis binatang di air yang tidak bersisik (ikan lele), katak, dll. (Lih Im 11).

3. Judicial law atau hukum yudisial: Ini adalah merupakan suatu peraturan yang menetapkan hukuman/ sangsi sehingga peraturan dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, maka peraturan ini sangat rinci, terutama untuk mengatur hubungan dengan sesama, seperti: peraturan untuk penguasa, bagaimana memperlakukan orang asing, dll. Contoh dari hukum yudisial: kalau mencuri domba harus dikembalikan empat kali lipat (Kel 22:1); hukum cambuk tidak boleh lebih dari empat puluh kali (Ul 25:3); mata ganti mata, gigi ganti gigi (Kel 21:24, Im 24:20, Ul 19:21); sangsi jika hukum perpuluhan dilanggar (lih. Bil 18:26,32). Setelah kedatangan Kristus, maka judicial law ini tidak berlaku lagi. Kalau kita mau konsisten, kita juga harus menjalankan hukuman rajam, hukum cambuk, dll. Di masa sekarang, hukum yudisial ditetapkan oleh penguasa/ pemerintah sebagai perwakilan dari Tuhan, sehingga hukum dapat ditegakkan untuk kepentingan bersama. Menarik bahwa Yesus tidak mengajarkan hukum yudisial, karena hal itu telah diserahkan kepada kewenangan otoritas pada saat itu. Dan kewenangan disiplin di dalam kawanan Kristus diserahkan kepada Gereja, di mana disiplin ini dapat berubah sejalan dengan perkembangan waktu dan keadaan. Ini juga yang mendasari perubahan Kitab Hukum Gereja 1917 ke 1983.

Dengan adanya penjelasan dari St. Thomas ini, maka, kita mengetahui bahwa memang Kristus merupakan penggenapan Hukum Taurat Musa. Dan dengan peranNya sebagai penggenapan, maka Kristus tidak mengubah hukum moral, namun hukum seremonial dan yudisial yang dulu tidak berlaku lagi, karena hukum- hukum tersebut hanya merupakan âpersiapanâ yang disyaratkan Allah agar umat-Nya dapat menerima dan menghargai kesempurnaan yang diberikan oleh Kristus. Maka dalam PB, sunat, tidak lagi sunat jasmani, tetapi sunat rohani (Rom 2:29). Penekanan kerohanian ini juga nampak dalam pengaturan persembahan; sebab persembahan perpuluhan PL disempurnakan oleh perintah untuk memberi persembahan kepada Allah dengan suka cita sesuai dengan kerelaan hati (lih. 2 Kor 9:7). Dengan demikian, maka Allah tidak lagi memberikan patokan tertentu; dan pada orang-orang tertentu, âkerelaan hati dan sukacitaâ ini malah melebihi dari sepuluh persen. Dan jangan lupa satu iotapun tidak dihilangkan, namun Yesus memberikan patokan yang lebih tinggi dibanding dengan hukum taurat bagi umatNya.

A. kayanya dia sekarang gak lagi OL deh, ..
Kalo mau ngobrol ma dia, baiknya pada saat jam kerja…
Krn katanya dia pake kompi kantor ihihihi
Bpk/ibu pakar hukum Bgmn cara penyelesaian Kasus tanah Ulayat yg sengketa dengan Pemerintah
Q: Kami punya tanah ulayat seluas lebih kurang 3,5 H dimana sebagian besar tanah tersebut pd th 1954 telah diserahkan kepada pemerintah tanpa ganti rugi untuk pembangunan Fak. Kedokteran Aditiawarman, namun karena berbagai hal Fakultas tersebut batal didirikan dilokasi tersebut dan dialihkan ke UNAN Padang, sampai sekarang tanah tersebut tidak bisa kami kuasai lagi dan pemerintah jg tdk memanfaatkan tanah tsbt untuk kepentingan negara, mungkinkah tanah tersebut kami miliki secara utuh kembali secara hukum dan bagaimanakah caranya ?
Untuk pedoman bg Bpk/ibuk kami sampaikan juga bahwa tanah tersebut berlokasi di Kab. Agam, Prop. Sumbar. dan kalau ada bpk/ibuk punya koneksi pengacara yang bisa kami hubungi tolong beri tahu kami.

A. Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di Sumatera Barat telah disahkah. Dengan telah disahkannya Perda itu, maka ada landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah di Sumbar dengan keberpihakan kepada masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat.

Perda itu mengatur secara tegas kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat yang dipakai untuk kepentingan investasi dan pembangunan dikembalikan statusnya seperti semula setelah waktu pemanfaatan lahan itu selesai.

Dengan ketentuan itu, maka eksistensi tanah ulayat sebagai milik masyarakat adat Minangkabau sangat kuat, karena sebelumnya lahan dipakai untuk investasi setelah masa pakainya berakhir dinyatakan sebagai tanah negara berdasarkan UU No.5/1960 Pasal 28 ayat 1.

Perda itu juga akan menegaskan status dan kepemilikan tanah ulayat sebagai milik masyarakat adat, karena telah diatur secara tegas, bahwa tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan dan jika pun dimanfaatkan untuk investasi tidak bisa "disandera" (dilepaskan pengakuan ulayat).

Selanjutnya, Perda itu juga mengatur asas pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk masyarakat adat, tidak lagi sebatas perjanjian "siliah jariah" (ganti rugi) jika tanah itu dipakai untuk investasi. Artinya, jika ada tanah ulayat dipakai untuk kegiatan investasi maka tidak ada istilah sewa atau siliah jariah, tetapi harus dalam bentuk penyertaan modal atau bagi hasil usaha investasi itu untuk masyarakat adat..

Perda itu juga mengatur subjek hukum tanah ulayat yang diperluas tidak lagi terbatas pada ninik mamak kapalo waris (pimpinan adat, red), tetapi harus sepengetahuan dan persetujuan seluruh masyarakat adat yang terkait dengan kepemilikan ulayat tersebut.
Selama ini perjanjian pemanfaatan tanah ulayat hanya melibatkan pimpinan adat, tanpa melibatkan anak kemenakan (kaum masyarakat adat), sehingga ada terjadi perselisihan dalam kaum.

Melalui Perda ini semua pihak dalam kaum masyarakat adat mengetahui dan memberikan pendapat terkait pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi, begitu pula bagi hasil atau deviden penyertaan modal akan dimanfaatkan bagi kaum adat tersebut,

Kita doakan saja, bahwa perda ini tidak dinyatakan batal oleh pemerintah pusat dengan alasan bahwa perda ini berpegangan pada UUD 1945 Pasal 18 ayat 2, menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan hak-hak masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia", walapun bertentangan dengan UU No.5/1960 Pasal 28 ayat 1. Amin!

Powered by Yahoo! Answers