Portal Berita Indonesia

Tunjukkan Manfaat Perjanjian Internasional Bagi Indonesia?

Tunjukkan Manfaat Perjanjian Internasional Bagi Indonesia? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Tunjukkan Manfaat Perjanjian Internasional Bagi Indonesia?

Q: Tunjukkan manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia A. – Masalah politik dan keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam Lembaga Internasional.Misalnya, saat Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, wakil-wakil India dan Australiamengajukan usul agar masalah Indonesia dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB, kemudian PBBsebagai perantara antara Indonesia-Belanda membentuk Komisi Tiga Negara. Dengan dibentuknyaKTN , akhirnya Indonesia â [...]

Rating: 5

Q: Tunjukkan manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia

A. – Masalah politik dan keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam Lembaga Internasional.Misalnya, saat Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, wakil-wakil India dan Australiamengajukan usul agar masalah Indonesia dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB, kemudian PBBsebagai perantara antara Indonesia-Belanda membentuk Komisi Tiga Negara. Dengan dibentuknyaKTN , akhirnya Indonesia â belanda melakukan perundingan di kapal Amerika yaitu kapal Renville.

- Melalui kerja sama Internasional ( PBB ) , Lembaga Internasional tersebut berperan sebagai pihak penengah dan sebagai pihak yang menghentikan perselisihan antar negara.Misalnya, pada Agresi Militer Belanda yang kedua PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia â Belanda:
– menghentikan saling menyerang
– membebaskan segala tawanan
– berunding lagi atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville
– pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta

Selain itu Dewan Keamanan PBB juga membantu mengadakan perdamaian secepat-cepatnya, yaitumenetapkan tanggal, waktu, serta syarat untuk mengadakan KMB.

- Masalah wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya PBB.Misalnya, Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1962.

- Dengan adanya kerja sama Internasional ( PBB ) dapat melahirkan dokumen-dokumen yang bermanfaat bagi kehidupan kenegaraan Indonesia terutama dalam penegakan HAM, misalnya:

– Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948
– Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, tahun 1966
– Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik, tahun 1966.

- Dengan kerja sama Internasional yang terwujud dalam organisasi Internasional di bawah PBB masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum dapat terselesaikan , antara lain :

– OPEC ( Organitation of Petroleum Exporting Country )
– CGI ( Consultative Group of Indonesia )
– GNB ( Gerakan Non Blok
– NATO ( North Atlantic Treaty Organitation )
– OIC ( Organitation of the Islamic Conference )

Adakah anda merasa malu dan prihatin melihat bangsa Indonesia menjadi budak?
Q: di negara orang lain dan apa solusi mengahapuskan perbudakan ini menurut anda???.
Klu menurut aku, negara KRI harus meningkatkan anggaran sosial khususnya untuk orang2 yang tidak mampu. negara KRI harus menimbulkan rasa Kebangsaan bagi setiap warga.

A. Beste Bone,

kalau yang anda maksudkan adalah ” banyaknya TKI ” kita yang bekerja di luar negeri , maka ” pandangan kita ” tentang TKI tidak dalam proporsi yang sebenarnya.

Mengapa banyak warga negara Indonesia yang berlomba-2
untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negaranya sebagai TKI/Tenaga Kerja Indonesia, disebabkan faktor-faktor ;

- pengiriman TKI antar negara sendiri sebagai salah satu
pengisian perjanjian belateral
yaitu pengembangan ekonomi dan tekhnologi
- minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di negara
sendiri
- banyaknya TKI yang mencari pekerjaan sebagai
” pembantu rumah tangga ”, menunjukkan bahwa
lapangan pekerjaan di Indonesia mengajukkan persyarat
an yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan ;
pendidikkan para TKI
pengalaman para TKI
pendapatan

- pendapatan perkapita sangat rendah / secara statistik

Belum lagi lemahnya kontrol antara DEPNAKER dengan PBSI mengenai peraturan untuk melindungi para TKI di luar negeri.
Sehingga tidak mengherankan, sering terulang ” mala petaka / tragedi ” yang hanya merugikan para TKI itu sendiri.
Masalah bagaimana kita mencari solusi dalam hal ini, hanya terputar-putar karena terbentur dengan birokrasi peraturan.

contoh hubungan kerja sama antar negara di indonesia?
Q:

A. Bentuk-bentuk perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Perjanjian Bilateral
Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan negara mitra. Pemerintah Indonesia sendiri telah mentandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dengan 14 negara, di Afrika dan Timur Tengah dengan 10 negara, di Eropa Timur dengan 9 negar, di Eropa Barat dengan 12 negara dan di Amerika Latin dengan 7 negara.
2. Perjanjian Regional
Kerja sama regional merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Bentuk kerja sama regional sudah dijajaki oleh PBB melalui pembentukan komisi regional yang dimulai dari Eropa, Asia Timur dan Amerika Latin. Komisi ini mengembangkan kebijakan bersama untuk masalah pembangunan khususnya pada bidang ekonomi. Kerja sama secara regional biasanya lebih pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam dan pemasaran. Contoh-contoh bentuk kerja sama semacam ini, antara lain:
a. ASEAN (Association of South East Asia Nations) atau Perbara (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pembentukan kerja sama ini ditandai dengan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967.
b. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) atau kerja sama ekonomi kawasan Asia Pasifik. Kerja sama ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Kerja sama ekonomi ini adalah forum kerja sama ekonomi terbuka, informal, tidak mengikat, dan tetap berjalan searah dengan aturan WTO (World Trade Organization) serta berbagai perjanjian internasional.
kasus paper hukum..?
Q: ada nggak si kasus hukum internasional yang berhubungan dengan HAM, hukum perjanjian internasional,tanggung jawab negara,hkm ekonomi internasional,hukum laut int’l,dan hukum diplomatik dan konsuler???????????????????tx

A. 1. ada nggak si kasus hukum internasional yang berhubungan dengan HAM, Jika kasus ham sudah di tanggani oleh lembaga hukum internasional, Maka bisa di katakan tentu kasus tersebut sudah merupakan pelanggaran HAM berat, Seperti Kejahatan kemanusian di bosnia yg di lakukan oleh tentara Serbia, Kejahatan perang yg di lakukan oleh mantan peresiden yugoslavia Slobodan Milosevic, Kejahatan perang rezim Khmer Merah di negara Kamboja

2. hukum perjanjian internasional, Jika hukum perjanjian internasional mengenai antar negara bisa berbentuk MOU seperti perjanjian kerjasama Pertahanan, Ekonomi dan Budaya, dll , Jika perjanjian internasional menyangkut banyak negara, Maka bisa di implentasikan bawahsanya setiap negara yg masuk menjadi anggota PBB secara otomatis mengakui dan mengikuti norma-norma yg menyangkut dan berhubungan dengan dunia internasional, Namun tidak termasuk dalam organisasi lembaga internasional lainya seperti Nato, Opec, Oki, Asean dll

Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip timbal balik (priniple of reciprocity), prinsip komunikasi bebas (principle of free communication), prinsip tidak diganggu gugat (principle of inciolability), prinsip layak dan umum (principle of reasonable and normal), prinsip eksteritorial (principle of exterritoriality), dan prinsip-prinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antarnegara.

Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelangarnya, yang dimaksud implikasi disini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional.

3. tanggung jawab negara, , Umumnya setiap negara harus selalu bertanggung jawab dan menghormati semua perjanjian MOU yg telah dibuat dan disepakati baik antar negara, Lembaga, Organisasi mapun pihak swasta, Walaupun jika sudah terjadi penggantian para pemegang tapuk kekuasaan atau dalam arti kata lain Para PemimpinPemerintahan baru harus mengakui dan tunduk terhadap semua perjanjian yg di lakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan negara lain

Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum internasional mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian pada person hukum internasional lainnya untuk melakukan kompensasi

Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya secara internasional bila telah memenuhi syarat sebagai berikut Negara tersebut telah benar-benar melakukan tindakan yang merugikan, tindak positif ataupun negatif.
Tindakan yang merugikan ini timbul dari person hukum internasional yang meliputi negara dan organisasi internasional.

4. hkm ekonomi internasional, Jika mengenai perdagangan sudah di sepakati dengan terbentuknya WTO, Kalau ada sengketa bisnis dan perusahaan melalui Abirtrase

5. hukum laut int’l, Mengikuti Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 yang di sepakati oleh 159 negara

6. hukum diplomatik dan konsuler, Mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubunganya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggungjawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal.

Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.
Para pejabat diplomatik yang dikirim, Mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, ini merupakan aturan kebiasaan hukum internasional yang telah ditetapkan, termasuk harta milik, gedung dan komunikasi.

Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, terdapat 3 teory yang sering digunakan dalam hal ini, yaitu; exterritoriality theory, representative character theory dan functional necessity theory. Sifat dan prinsip tersebut itu diberikan kepada para diplomat

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di sesuatu negara penerima. Namun negara penerima setiap kali dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia dinyatakan persona non grata.

Salam

Powered by Yahoo! Answers