Portal Berita Indonesia

Penyimpangan UUD 1945 Pada Orde Lama?

Penyimpangan UUD 1945 Pada Orde Lama? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Penyimpangan UUD 1945 Pada Orde Lama?

Q: presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden,yang hal itu tidak di kenal dalam UUD 1945 A. Orde lama merupakan konsep yang biasa dipergunakan untuk menyebut suatu periode pemerintahan yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kegagalan konstituante dalam merumuskan undang â undang dasar baru dan ketidakmampuan menembus jalan buntu [...]

Rating: 4

Q: presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden,yang hal itu tidak di kenal dalam UUD 1945

A. Orde lama merupakan konsep yang biasa dipergunakan untuk menyebut suatu periode pemerintahan yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kegagalan konstituante dalam merumuskan undang â undang dasar baru dan ketidakmampuan menembus jalan buntu untuk kembali ke UUD 1945, telah mendoronng Presiden soekarno pada tanggal 5 juli mengeluarkan âDekrit Presidenâ. Tindak lanjut dari dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 adalah pembentukn cabinet baru yang diberi nama Kabinet Karya. Dalam prakteknya (atau masa Orde Lama), lembaga â lembaga Negara yang ada belum dibentuk berdasarkan UUD 1945sehingga sifatnya masih sementara. Dalam masa ini, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislative (bersama â sama dengan DPRGR) telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak semestinya. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 terus berlangsung. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup jelas bertentangan dengan UUD 1945. pendek kata, periode pemerintahan antara tahun 1959-1965 ditandai oleh berbagai penyelewengan wewenang dan penyimpangan tarhadap pancasila dan UUD 1945 sehingga disebut sebagai masa orde lama. Hampir semua kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah sangat menguntungkan PKI.

1. MPRS mengangkat ir.soekarno sbg presiden seumur hidup
2. Penyimpangan ideologis, konsepsi pancasila berubah mjd nasakom (nasionalis, agama, komunis)
3. Kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif mjd "politik poros-porosan" (mengakibatkan indo keluar dr pbb)
4. DPR hasil pmlu 1955 dibubarkan presiden
5. Hak budget DPR tidak brjln lagi stlh th 1960

…… PKN…………….?
Q: 1. Sebutkan bunyi pasal 11 UUD 1945.
2. Negara yang menganut sistem konstitusional mendasarkan pemerintahannya pada …
3. Sebutkan bunyi pasal 37 UUD 1945.
4. Apa bentuk negara indonesia saat berlakunya konstitusi RIS
5. Kapan di indonesia mulai berlaku demokrasi liberal dan kabinet parlementer
6. Sebutkan penyimpangan terhadap UUD 1945 pada tahun 1959-1965
7. Sebutkan penyimpangan terhadap UUD 1945 pada saat orde baru.
8. Alasan perubahan UUD 1945 di masa reformasi adalah…
9. Mengapa pembukaan UUD 1945 tidak akan berubah?

makasih banyak..

A. 1. Pasal 11 UUD 1945 : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2. Konstitusi

3.Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

4.Serikat atau federal

5. UUDS 50

6. – MPRS mengangkat ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup
– Penyimpangan ideologis, konsepsi Pancasila berubah menjadi NASAKOM
(nasionalis,agama,komunis)
– Kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi "politik poros-porosan
(mengakibatkanindonesia keluar dari PBB)
– DPR hasil pmlu 1955 dibubarkan presiden
– Hak budget DPR tidak brjln lagi stlh th 1960

7. – Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
– Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara
pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke
pusat
– Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan,
terutama di Aceh dan Papua
– Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh
tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
– Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan
si miskin)
– Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
– Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
– Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
– Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program
"Penembakan Misterius"
– Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
– Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini
kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

8. – Untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern
– Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan
nasional dan meperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia
– Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai
dengan perkembangan paham HAM dan peradaban manusia yg merupakan syarat bagi suatu
negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945
– Untuk meyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
serta memperluas parsitipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi
9. Beberapa pihak secara tegas menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 sudah menjadi harga
mati, tidak dapat diubah ataupun diamandemen, dengan megemukakan alasan, pertama ; akan
membuka luka lama dalam perdebatan ideologi negara yang pada awalnya dulu rame
diperdebatkan, kedua ; dapat membubarkan negara, bersandar pada teorynya Hans Kelsen yang
dimuat juga dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 yang telah dicabut dengan Tap MPR No
III/MPR/2000 dan tidak berlaku lagi namun masih sering dirujuk, dan ketiga ; dalam sejarah,
Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak pernah diganti sehingga terkesan sakral.
( Saya juga tidak tahu yang mana yang betul )

Powered by Yahoo! Answers