Portal Berita Indonesia

Mengapa Brunei Darussalam Yang Kaya Dan Makmur Tidak Banyak Bersuara Dalam Percaturan Politik Asia Tenggara?

Mengapa Brunei Darussalam Yang Kaya Dan Makmur Tidak Banyak Bersuara Dalam Percaturan Politik Asia Tenggara? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Mengapa Brunei Darussalam Yang Kaya Dan Makmur Tidak Banyak Bersuara Dalam Percaturan Politik Asia Tenggara?

Q: (Saya mohon maaf jika ada orang Brunei yang tersinggung disini.) Padahal kan Brunei itu negara terkaya di Asia Tenggara, kok kesannya Low Profile sekali! Tidak banyak diekspos apa saja pengaruh mereka di ASEAN dewasa ini, maupun keberhasilan politik Luar Negeri mereka terhadap sekitarnya. Singapura yang terkaya kedua di Asia Tenggara saja selalu petantang-petenteng bikin [...]

Rating: 4

Q: (Saya mohon maaf jika ada orang Brunei yang tersinggung disini.)

Padahal kan Brunei itu negara terkaya di Asia Tenggara, kok kesannya Low Profile sekali! Tidak banyak diekspos apa saja pengaruh mereka di ASEAN dewasa ini, maupun keberhasilan politik Luar Negeri mereka terhadap sekitarnya. Singapura yang terkaya kedua di Asia Tenggara saja selalu petantang-petenteng bikin sensasi dengan negeri jiran sekitar (Malaysia dan Indonesia).

Mengapa ya? Teman saya sampai berguyon kalau Brunei itu kayak tuan tanah Betawi kaya-raya, tetapi kolot dan ga berkembang mikirnya. Kalau Singapura itu macam konglomerat sukses seperti James Riyadi atau Mochtar Riyadi.

Omong2, Brunei kan makmur karena minyaknya. Seandainya minyak habis, Brunei akan langsung bangkrut dong? Soalnya berbeda dengan Singapura yang SDM-nya sangat berkualitas dan siap bersaing, SDM Brunei kok kesannya biasa-biasa saja? Hanya beruntung saja makmur karena memproduksi minyak, dan punya pemimpin yang berintegritas?

A. sir franklin, n.r.

Wah masalah yg anda tanyakan sudah merambah ke urusan internasional nih, ada apa yah? atau ingin mentrigger negara tetangga kite???.

Sekedar urun rembug nih, barangkali Brunei Darussalam menerapkan/ menjalankan kebijakan yang low profile but high profit !?
Seperti kite sama-sama ketahui bahwa:
Letak geografisBrunei : 114 bujur barat, 115 bujur timur, 4 lintang utara dan 5 lintang timur
Luas wilayah : 5.765 km²
Penduduk : 357.800 jiwa (2004)
Bentuk negara : Monarchy Absolut yang bersendikan ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah
Agama : Islam (67%), Kristen (10%), Budha (13%) umumnya dianut oleh non-Melayu, animisme dan kepercayaan (10%)
Bahasa Resmi : Bahasa Melayu, namun bahasa Inggris masih dipergunakan secara luas di kalangan pemerintah/ perusahaan
Ekonomi
Mata uang : Dollar (B$)
(September 2005), Kurs US$1 = B$ 1,67 Nilai mata uang Dollar sama dengan nilai mata uang Singapura (Parity Agreement)

Ada peribahasa yang mengatakan bahwa "silent is golden". Nah, walaupun sikap politik international Brunei yang low profile tsb namun, Brunei aktif dalam kerjasama di fora internasional seperti:
ASEAN, ARF, ASEM, AFTA, BIM-EAGA, MABIMS, MABBIM dan berbagai forum internasional seperti dalam PBB, APEC, OKI, G-77, WTO . Khusus dalam hubungan dengan Indonesia, permintaan dukungan dari Brunei Darussalam untuk berbagai pencalonan dalam berbagai fora internasional sampai saat ini selalu ditanggapi positif oleh Pemerintah Brunei Darussalam.

Disamping itu investasi Brunei baik di Asia, Timur-Tengah maupun di Afrika semakin merambah. Jadi anekdot teman franklin yang berguyon Brunei itu kayak tuan tanah Betawi kaya-raya, tetapi kolot dan ga berkembang mikirnya dapat masuk akal juga apalagi masih adanya aliran animisme di sana. he…he…he…

Semoga bermanfaat.

apakah masih pantas menggunakan politik luar negeri bebas aktif?
Q:

A. Politik luar negeri RI …..>> merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang diamksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan mencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

Proses pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tersebut diawali dengan penetapan kebijakan dan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa "… kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan …" Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …" Jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
2. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
4. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.
5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.
6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negaranegara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
7. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

Powered by Yahoo! Answers