Portal Berita Indonesia

Mengapa Akhir-akhir Ini Sering Terjadi Hubungan Yg Tidak Harmonis Antara Masyarakat Indo Dg Pemerintah/negara?

Mengapa Akhir-akhir Ini Sering Terjadi Hubungan Yg Tidak Harmonis Antara Masyarakat Indo Dg Pemerintah/negara? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Mengapa Akhir-akhir Ini Sering Terjadi Hubungan Yg Tidak Harmonis Antara Masyarakat Indo Dg Pemerintah/negara?

Q: seperti contoh kasus mesuji, lampung ataupun kasus bima?? A. Ini disebabkan ketidak harmonisan hubungan yg terjadi antara masyaraat dan pemerintah, di satu sisi, pemerintah terkesan cuek akan nasib masyarakat, dan cenderung lamban menangani permasalahan masyarakat, dan baru akan bertindak, dikala masuk tv, atau sudah jd bahan bicara orang luar, di sisi lain, masyarakat pun [...]

Rating: 5

Q: seperti contoh kasus mesuji, lampung ataupun kasus bima??

A. Ini disebabkan ketidak harmonisan hubungan yg terjadi antara masyaraat dan pemerintah, di satu sisi, pemerintah terkesan cuek akan nasib masyarakat, dan cenderung lamban menangani permasalahan masyarakat, dan baru akan bertindak, dikala masuk tv, atau sudah jd bahan bicara orang luar, di sisi lain, masyarakat pun tidak menjalin kerjasama dengan pemerintah karena terkesan sudah tidak suka dengan pemerintah yg sekarang. Perlu ada keharmonisan antar rakyat dan pemerintah.
menurut anda, apakah Indonesia ini terlalu luas?
Q: karena kok sptnya susah sekali pemerintah Indonesia mengatur/mendisplinkan rakyat yg berbeda-beda ras, agama, suku, & bahasa. sehingga kesejahteraan tidak merata.
contoh: di kota Jakarta aja, susah sekali sptnya pemerintah mengatur Jakarta agar masyarakatnya disiplin (membuang sampah di sungai, disiplin lalu lintas, pungutan liar, tawuran, korupsi, dsb)
sistem pemerintahan spt apa yang bisa mendisiplinkan rakyat Indonesia?

A. bukan karena luas atau tidak. Tapi ada kelemahan dasar orang Indonesia yang suka atau tidak ternyata masih menempel di dalam hati hampir setiap orang Indonesia, yaitu :
1. LEMAH DISIPLIN
2. LEMAH KERJASAMA DAN KOORDINASI
3. SUKA BUDAYA INSTAN, MELUPAKAN PROSES (PEMBELAJARAN)
Selama 3 kelemahan dasar itu belum hilang, jangan pernah bicara soal Indonesia menjadi negara maju.
Sistem pendidikan mental yang ada sekarang ini harus diubah secara drastis (radikal). Karena terbukti pendidikan mental yang sekarang kita pakai, TERMASUK SISTEM PENDIDIKAN AGAMA, telah GAGAL TOTAL.
Jika sistem pendidikan mental kita berhasil, tidak mungkin kita masuk papan atas dunia dibidang KORUPSI. Tidak mungkin para pemakai jalan semrawut tanpa disiplin seperti sekarang, yang saling menyalahkan antar pemakai jalan. Tidak mungkin tempat ibadah selalu penuh, tapi kejahatan kemanusiaan makin meningkat. Tidak mungkin kita di adu domba oleh bangsa asing, sehingga sering bentrok antar masyarakat. Dll, dsb.
Apa manfaat kerjasama internasional bagi suatu negara ?
Q:

A. Kerjasama Internasional biasanya untuk kepentingan pedagangan, ekonomi, ketahanan negara serta bidang-bidang yang lainnya. Contoh, RRC ajari RI untuk membuat rudal. Contoh yang paling mudah adalah perdagangan internasional. Dengan perdagangan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi, intinya kerjasama internasional disebabkan oleh saling ketergantungan antar negara. Setiap negara saling membutuhkan.
apa faktor penghambat kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
Q:

A. 1. Kapasitas Administrasi Pemerintah Daerah .
Sentralisasi yang selama puluhan tahun dipraktekkan di Indonesia, telah menyebabkan kapasitas administrasi pemerintahan daerah kurang berkembang. Ketatnya pengarahan dan kendali pusat menyebabkan perangkat administrasi daerah cenderung bergantung dan pasif, sehingga menjadi tidak mandiri dan kurang inovatif. Karenanya ketika kemudian diberi wewenang yang besar, maka tidak dengan serta merta bisa melaksanakannya.

2. Kesenjangan Antar Daerah.
Realita bahwa kondisi geografi maupun demografi daerah-daerah di Indonesia yang sangat beragam, dahulu kurang diperhatikan melalui kebijaksanaan Pusat yang cenderung seragam. Akibat dari kebijaksanaan yang seragam itu maka kesenjangan antar daerah yang alami itu, tidak pernah berkurang. Oleh karena itu maka apabila tidak diikuti dengan peningkatan peran alokasi dan distribusi Pemerintah dengan sungguh-sungguh maka akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah akan semakin besar. Apabila hal ini terjadi maka akan menimbulkan arus migrasi antar daerah yang pada gilirannya bisa mengganggu stabilitas nasional.

3. Kesenjangan Politik.
Otonomi daerah yang luas tidak saja memberikan wewenang yang lebih besar kepada Daerah, tetapi juga kekuasaan yang jauh lebih besar kepada politisi lokal. Kekuasaan besar yang dimiliki politisi lokal akan sangat bermanfaat bagi pengembangan daerah, apabila disertai dengan kapasitas yang memadai dan kesadaran serta tanggung jawab politik yang besar pula. Tetapi apabila tidak, maka teratasi namun hanya sekedar berpindah ke daerah-daerah. Di sisi lain kurangnya kesadaran dan tanggung jawab politik elite daerah, akan bisa melahirkan berbagai masalah baru termasuk ancaman disintegrasi bangsa.

4. Perilaku Birokrasi.
Sebagian besar birokrasi Indonesia belum memiliki perilaku administrasi negara yang benar. Baru sebagian kecil aparatur birokrasi yang mengerti tujuan-tujuan negara atau tujuan organisasi (lembaga tempatnya bekerja) kalaupun mengetahui belum tentu segala kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya dioreantasikan kepada pencapian tujuan organisasi atau tujuan negara yang telah ditetapkan. Masih banyak pegawai negeri yang bekerja sekedarnya, tanpa mempunyai motivasi yang memadai untuk mewujudkan tercapainya sasaran atau tujuan organisasi yang telah ditentukan. Perilaku birokrasi pemerintah yang cenderung menjadi penguasa dan bukan sebagai pelayan dan abdi masyarakat, adalah contoh yang nyata dari sikap dan perilaku pegawai negeri kita. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan nasional, maka orientasi pegawai negeri harus dirubah disamping peningkatan kapasitas dan kinerjanya. Proses perubahan dan peningkatan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, karena sebagiannya berkaitan dengan faktor sosial dan budaya masyarakat, disamping dengan faktor ekonomi bahkan politik.

Powered by Yahoo! Answers