Portal Berita Indonesia

Jelaskan Pengertian Suatu Piagam Dalam Perjanjian Internasional?

Jelaskan Pengertian Suatu Piagam Dalam Perjanjian Internasional? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Jelaskan Pengertian Suatu Piagam Dalam Perjanjian Internasional?

Q: A. Pengertian Perjanjian Internasional Perjanjian internasional harus tunduk pada hukum internasional dan tidak boleh tunduk pada suatu hukum nasional tertentu. Walaupun perjanjian itu dibuat oleh negara atau organisasi internasional namun apabila telah tunduk pada suatu hukum nasional tertentu yang dipilih, perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional oleh [...]

Rating: 5

Q:

A. Pengertian Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional harus tunduk pada hukum internasional dan tidak boleh tunduk pada suatu hukum nasional tertentu. Walaupun perjanjian itu dibuat oleh negara atau organisasi internasional namun apabila telah tunduk pada suatu hukum nasional tertentu yang dipilih, perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional oleh para sarjana memberikan definisi masing-masing sesuai dengan apa yang ditekankan dalam pengertian istilah itu, tetapi dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik persamaan yang menggambarkan ciri-ciri perjanjian internasional. Definisi perjanjian Internasional diungkap oleh G. Schwarzenberger. âTreaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral (i.e. concluded between contracting parties) or multilateral (i.e. concluded more than contracting parties)â

Dapat diartikan, bahwa perjanjian internasional, sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (obligations) yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan Definisi lain dari perjanjian internasional juga diungkapkan oleh Oppenheim-Lauterpacht : âInternational treaties are agreements of contractual charter between states, creating legal rights and obligations between the partiesâ.

Ditegaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Pendapat yang lebih luas lagi, yaitu definisi dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa : âPerjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Selengkapnya buka referensinya

Pengertian dan jenis-jenis perjanjian internasional itu apa aja?
Q:

A. perjanjian inter mnurut Mochtar Kusumaatmadja
adalah perjanjian antaranggota masyarakat bangsa bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu..

ada pendapat yang lain dari ahli Oppenheimer-Lauterpacht adalah persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

menurut konfrensi wina 1969 adalah perjanjian yang diadakan dua ngara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.

jenisnya adalah perjanjian bilateral dan multilateral.

bilateral adalah perjanjian yang melibatkan 2 negara saja
sedangkan multilateral adalah perjanjian yang melibatkan 3 negara atau lebih.

apa makna dari perjanjian internasional , dijawabyach plizzz?
Q:

A. Sampai saat ini para ahli masih mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda terhadap makna perjanjian internasional sehingga makna istilah tersebut masih beranekaragam. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli hukum internasional mengenai istilah perjanjian internasional sebagai berikut:
Moehtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa âPerjanjian internasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentuâ.
G. Schwarzenherger tnengemukakan bahwa âPerjanjian internasional sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat, baik berbentuk bilateral, maupun multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini bukan hanya lembaga-lembaga internasional, melainkan negara-negaraâ.
Oppenheimer-Lauterpacht mengemukakan bahwa âPerjanjian internasional adalah persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua pihakâ.
Definisi dari Konvensi Wina tahun 1969, yaitu âPerjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya, mengatur perjanjian antarnegara selaku subjek hukum internasionalâ.
Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas adanya perbedaan. Namun, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Pengertian pertama dan kedua perjanjian internasional dilakukan oleh seluruh sublek hukum internasional, baik negara maupun lainnya. Pada pengertian ketiga dan keempat hanya negara yang bisa melakukan perjanjian internasional dengan negara-negara lainnya. Berkenaan dengan hal itu, setiap bangsa dan negara yang ikut dalam suatu perjanjian, harus menjunjung tinggi dan menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut sudah merupakan kewajiban dan sesuai dengan asas hukum perjanjian yang berbunyi âJanji itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baikâ. Asas ini disebut dengan asas pacta sunt servanda.
Apabila yang terjadi adalah sebaliknya atau ada sebagian negara atau bangsa yang melanggar atau tidak menaati aturan-aturan yang telah diputuskan sebelumnya, ketidakdamaian atau ketidakharmonisan akan tercipta, bahkan akan menimbulkan pertentangan di antara negara-negara yang melakukan perjanjian.
apa arti dari istilah – istilah di bawah ini ?
Q: – traktat
- konvensi
- protokol
- pertukaran nota
- ketentuan umum
- pakta
- ketentuan penutup
- perikatan
- proses verbal
- persetujuan
- piagam
- deklarasi
- modus vivendi
- charter
- covenant

bintang 5 bagi yg bisa dan memuasakan
dalam pelajaran pkn bab perjanjian internasional

A. Traktat (treaty) : yaitu persetujuan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih yang mengadakan hubungan antar mereka. Kekuatan traktat sangat ketat karena mengatur masalah-masalah yang bersifat fundamental.

Konvensi (convention) : yaitu persetujuan resmi yang bersifat multilateral atau persetujuan yang diterima oleh organ suatu organisasi internasional. Konvensi tidak berkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi.

Protokol (protocol) : yaitu persetujuan yang isinya melengkapi (suplemen) suatu konvensi dan pada umumnya dibuat oleh kepala Negara. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu dari suatu konvensi.

Pertukaran nota (exchange of notes) : yaitu metode tidak resmi yang sering digunakan dalam praktik perjanjian internasional. Metode ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka. Biasanya metode ini dilakukan oleh wakil-wakil militer dan Negara serta dapat bersifat nonagresi.

Ketentuan umum (general act) : yaitu traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi.

Pakta (pact) yaitu traktat dalam pengertian sempit yang pada umumnya berisi materi politis.

Ketentuan penutup (final act) : yaitu ringkasan-ringkasan hasil konferensi yang menyebutkan Negara-negara peserta, utusan-utusan dari Negara yang turut berunding, serta masalah-masalah yang disetujui dalam konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

Perikatan (arrangement) : yaitu suatu perjanjian yang biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara dan tidak seformal traktat dan konvensi.

Proses verbal : yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan suatu pemufakatan. Proses verbal ini tidak perlu diratifikasi.

Persetujuan (agreement) : yaitu suatu perjanjian internasional yang lebih bersifat teknis administratif. Agreement ini biasanya merupakan persetujuan antar pemerintah dan dilegalisir oleh wakil-wakil departemen tetapi tidak perlu diratifikasi oleh DPR Negara yang bersangkutan. Sifat persetujuan tidak seformal traktat dan konvensi.

Piagam (statue) : yaitu himpunan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik tentang pekerjaan kesatuan-kesatuan tertentu maupun ruang lingkup hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga internasional.

Deklarasi (declaration) : yaitu pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, atau hokum. Deklarasi dapat berbentuk traktat, perjanjian bilateral, dokumen tidak resmi, dan perjanjian tidak resmi.

Modus vivendi : yaitu dokumen untuk mencatat suatu persetujuan yang bersifat sementara.

Charter : yaitu istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

Convenant : merupakan anggaran dasar dari PBB.
————————————————————————————————————————–
saya tambahkan satu istilah lagi.

Kompromis : yaitu tambahan atas persetujuan yang telah ada.

Powered by Yahoo! Answers