Portal Berita Indonesia

Contoh Perjanjian Internasional Bilateral, Regional Dan Multilateral?

Contoh Perjanjian Internasional Bilateral, Regional Dan Multilateral? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Contoh Perjanjian Internasional Bilateral, Regional Dan Multilateral?

Q: A. Pada dasarnya hubungan nternasional suatu negara didasarkan pada dua prinsip: pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihakâpihak yang membuat perjanjian, dan primat hukum internasional, yaitu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undangâundang nasional suatu negara perserta perjanjian. Itulah hubungan antara perjanjian internasional dan hubungan internasional.Bentuk-bentuk perjanjian internasional [...]

Rating: 5

Q:

A. Pada dasarnya hubungan nternasional suatu negara didasarkan pada dua prinsip: pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihakâpihak yang membuat perjanjian, dan primat hukum internasional, yaitu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undangâundang nasional suatu negara perserta perjanjian. Itulah hubungan antara perjanjian internasional dan hubungan internasional.Bentuk-bentuk perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Perjanjian Bilateral
Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan negara mitra. Pemerintah Indonesia sendiri telah mentandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dengan 14 negara, di Afrika dan Timur Tengah dengan 10 negara, di Eropa Timur dengan 9 negar, di Eropa Barat dengan 12 negara dan di Amerika Latin dengan 7 negara.
2. Perjanjian Regional
Kerja sama regional merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Bentuk kerja sama regional sudah dijajaki oleh PBB melalui pembentukan komisi regional yang dimulai dari Eropa, Asia Timur dan Amerika Latin. Komisi ini mengembangkan kebijakan bersama untuk masalah pembangunan khususnya pada bidang ekonomi. Kerja sama secara regional biasanya lebih pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam dan pemasaran. Contoh-contoh bentuk kerja sama semacam ini, antara lain:
a. ASEAN (Association of South East Asia Nations) atau Perbara (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pembentukan kerja sama ini ditandai dengan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967.
b. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) atau kerja sama ekonomi kawasan Asia Pasifik. Kerja sama ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Kerja sama ekonomi ini adalah forum kerja sama ekonomi terbuka, informal, tidak mengikat, dan tetap berjalan searah dengan aturan WTO (World Trade Organization) serta berbagai perjanjian internasional.
Siapakah yg melakukan ratifikasi hukum internasional?
Q:

A. Dalam konstitusi …..banyak negara pada umumnya untuk membuat suatu perjanjian internasional kewenangannya adalah ditangan Badan Eksekutif. Tetapi dalam perundang-undangan nasional berbagai negara sering pula diatur sebelum pengesahan dilakukan terlebih dahulu diperlukan persetujuan Badan Legislatif, dan jika persetujuan sudah diperoleh baru kemudian ratifikasi menjadi
tahap terakhir dari prosedur pengikatan diri suatu negara pada suatu perjanjian internasional. Menurut Sam Suhaidi dalam âSebuah analisa sebagai jawaban atas pertanyaan sehubungan dengan Pasal 11 UUD 1945 dalam Majalah Padjadjaran No. 3 tahun 1981, menyatakan
bahwa pada pokoknya prosedur ratifikasi ini mencakup dua aspek :
1. Tindakan legislatif, yaitu umumnya dengan jalan Undang-Undang sehingga dengan diundangkannya perjanjian itu, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat negara dipandang dari segi hukum nasional.
2. Tindakan eksekutif, yaitu sesudah perjanjian ditandatangani oleh kekuasaan eksekutif, kemudian perjanjian disampaikan kepada badan legislatif untuk memperoleh persetujuannya, yang umumnya berupa undang-undang. Selanjutnya oleh badan eksekutif dibuatlah piagam ratifikasi, dan prosedur ini baru selesai sesudah diadakan pertukaran piagam ratifikasi.

Ketentuan tersebut berlaku bagi perjanjian bilateral, dan untuk perjanjian multilateral adalah setelah diadakan penyerahan/penyimpanan piagam ratifikasi kepada negara penyimpan (depository state). Dengan pertukaran dan atau penyimpanan piagam ratifikasi maka terpenuhilah syarat-syarat untuk mengikatnya perjanjian internasional tersebut terhadap negara-negara peserta perjanjian dipandang dari segi Hukum Internasional. Menurut Lord Mac Nair dalam buku beliau âThe Law of Treatiesâ menyatakan bahwa prosedur ratifikasi itu mencakup dua tahap :
1. Penandatanganan dan penyegelan naskah ratifikasi.
2. Pertukaran piagam ratifikasi antara kedua belah pihak, dalam hal perjanjian bilateral, atau penyimpanan piagam ratifikasi pada negara penyimpan bagi perjanjian multilateral.
Dari penjelasan di atas jelas bahwa merupakan tahap-tahap akhir dari prosedur pengikatan diri suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional, yaitu bagi hukum internasional yang penting
bukanlah hanya ratifikasinya, melainkan juga pertukaran piagam ratifikasi atau penyimpanan piagam ratifikasi pada depository state.

saya, ingin mengetahui arti kata berikut, beserta contoh nya?!?
Q: 1.treaty
2.convention
3.agreement
4.chatter
5.convenat
6.statue
7.constitusion
8.protokol
9.declaration
10.arrangement

A. "-Treaty. Adalah perjanjian antara dua negara, contoh: perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi.
-Convention/konvensi/covenant. Istilah ini digunakan untuk perjanjian âperjanjian resmi yang bersifat multilateral, termasuk perjanjian perjanjian yang dibuat oleh lembaga dan organisasi internasional, baik yang berada si bawah PBB maupun yang independen (berdiri sendiri).
-Agreement/persetujuan. Biasanya bersifat kurang resmi dibanding perjanjian atau kovensi. Umumnya persetujuan (agreement) digunakan untuk persetujuanâpersetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit atau yang sifatnya lebih tehnis dan administratif, dan pihakâpihak yang terlibat lebih sedikit dibandingkan kovensi biasa.Persetujuan (agreement) cukup ditandatangani oleh wakilâwakil departemen pemerintahan dan tidak perlu ratifikasi.
-Statue/statuta. Bisa berupa himpunan peraturanâperaturan penting tentang pelaksanaan funsi lembaga Internasional. Statuta juga bisa berupa himpunan peraturanâperaturan yang di bentuk bedasarkan persetujuan internasional tentang pelaksanaan fungsiâfungsi suatu institusi (lembaga) khusus dibawah pengawasan lembaga/badanâbadan internasional. Dapat juga statuta sebagai alat tambahan suatu kovensi yang menetapkan peraturanâperaturan yang akan di terapkan.
-Constitution/konstitusi/Undang-undang dasar
-Protocol/protokol.Bisa termasuk tambahan suatu kovensi yang berisi ketentuanâketentuan tambahan yang tidak dimasukkan dalam kovensi, atau pembatasanâpembatasan oleh negara penandatangan. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi kovensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas, dan tidak perlu diratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang sama sekali berdiri sendiri (independen).
-Declaration/deklarasi atau charter/piagam. Istilah ini dapat berarti : perjanjian yang sebenarnya; dokumen tidak resmi, yang dilampirkan pada suatu perjanjian; persetujuan tidak resmi tentang hal yang kurang penting; resolusi oleh Konferensi Diplomatik
-Arrangement. Hampir sama dengan persetujuan (agreement), umumnya digunakan untuk halâhal yang sifatnya mengatur dan temporer."

Powered by Yahoo! Answers