Portal Berita Indonesia

Bagaimana Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional?

Bagaimana Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Bagaimana Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional?

Q: hukum nasional dan hukum internasional A. Dalam sistem Hukum Nasional kita,…. ratifikasi Perjanjian Internasional diatur dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.Sebagai Negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.Dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, Indonesia menganut [...]

Rating: 5

Q: hukum nasional dan hukum internasional

A. Dalam sistem Hukum Nasional kita,…. ratifikasi Perjanjian Internasional diatur dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Sebagai Negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.
Dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, Indonesia menganut prinsip Primat Hukum Nasional dalam arti bahwa Hukum Nasional mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum Internasional.
Dasar kewenangan Presiden dalam pembuatan Perjanjian Internasional diatur dalam pasal 11 UUD 1945 mengatur tentang Perjanjian Internasional sebagai berikut:
(1). Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
(2). Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR.
(3). Ketentuan lebih lanjut tentang perjajian Internasional diatur dalam Undang-undang.
Berdasarkan pasal 11 ayat (3) UUD 1945 tersebut, telah diterbitkan surat Presiden nomor : 2826/Hk tentang Pengesahan Perjanjian Internasional yang berisi ketentuan sebagai berikut:
* Bila Perjanjian Internasional tersebut mengatur perjanjian tentang masalah â masalah yang terkait dengan politik dan kebijaksanaan Negara RI, diratifikasi dengan Undang â Undang.
* Dalam hal Perjanjian Internasional tersebut mengatur tentang masalah-masalah yang bersifat tehnis dan segera, diratifikasi dengan Keputusan Presiden.
Pada tahun 2000 surat Presiden nomor: 2826 tersebut dihapus dengan juga adanya UU nomor: 24/2000 tentang Perjanjian Internasional yang juga memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Surat Presiden nomor: 2826.
Perjanjian Internasional tidak termasuk dalam susunan jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang / Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu).
c. Peraturan Pemerintah (PP).
d. Peraturan Presiden.
e. Peraturan Daerah
f. Peraturan Desa
Tentang kedudukan Perjanjian Internasional dalam sistem peraturan Per-UU-an Nasional, meskipun dalam UU No.10 tahun 2004 tentang Peraturan, Perundang-undangan tidak masuk sebagai jenis peraturan Per-UU-an, namun perjanjian Internasional juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diperintahkan oleh peraturan per-UU-an yang lebih tinggi (pasal 7 ayat 4 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional).
9. Berdasarkan sistem Hukum Nasional kita, maka dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, perjanjian bilateral, negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan â ketentuan dalam konvensi atau perjanjian tersebut. Suatu konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi, baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu UU yang dikenal sebagai UU tentang Pengesahan Ratifikasi Perjanjian Internasional.
Dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, meskipun suatu perjanjian Internasional telah diratifikasi dengan UU tentang Pengesahan Ratifikasi, tetapi perjanjian belum dapat dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang â undangan Nasional yang mengatur tentang materi yang sama dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut.
Jurusan saya IPA, namun saya ingin ambil Hub.Intrnasional, apakah itu bisa?
Q: bila di sekolah saya diadakan persiapan intensif menghadapi SIMAK UI 2009 ini, saya harus ambil intensif IPA,IPS atau IPC?

Dan dalam pelaksanaan SIMAK UI nanti, saya harus memilih IPA,IPS atau IPC?

Bila saya sudah masuk jurusan HI, seperti apakah HI itu ?

A. Tidak jadi masalah anda masuk jurusan apa saja seandainya itu memang yang menjadi ketertarikan anda. Orang ipa banyak yang jadi politikus, guru bahasa, penggalas, dan sebagainya.

Hubungan internasional berkaitan dengan segala macam tetek bengek yang berbau hubungan bilateral dan multilateral. Nantinya anda bisa mengspesialisasikan diri dalam hubungan indonesia-jepang, lebih sempit lagi bidang politik misalnya.

Anda bisa jadi pengamat, peneliti, dosen, diplomat, kerja di deplu dan sebagainya. Kalau ada koneksi, jalan hidup anda akan lebih lempang baik di hubungan internasional atau hubungan-hubungan lainnya.

DAN

klo kamu mau masuk HI ambil aja IPC aja toh sekarang orang klo mau kuliah punya hak yang sama dalam mengambil jurusan. nanti materi yang diujikan di gol IPC adalah kemampuan IPS dan kemampuan IPA karena kamu di SMU ngak belajar IPS manfaatkan waktu kosong untuk belajar IPs

DAN

bisa banget !

ntar lo SIMAK UI nya ambil IPC…

gua dulu IPA
trus wktu spmb gua ambil ipc
sekarang gua ada di jurusan yang mayoritas anak ips…

DAN

Klo mnrt g si bs2 aj jur IPA msk jur HI kn IPA cangkupan bdang aj lbh luas d banding am IPS…

Tmen g aj mo ambil jur HI taun ni n dy aj dr jur IPA ,Dy si ambil di UNPAR d Bandung…..

Untuk SIMAK si mnding ambil IPA AJ…

DAN

sangat bisa!!!!!!!!!knapa musti ragu???????intinya punya kemauan dan kerja keras untuk belajar n berani mnghadapi tantangan jangan jadi org yang jiwanya kecil n takut terhadap tantangan

Semoga Bermanfaat……………….

Cara mengatasi hambatan dalam kerja sama internasional?
Q: upaya dalam mengatasi hambatan dalam kerja sama internasional..
butuh cepaaatt…

A. Kerja sama internasional, bisa bilateral, trilateral atau multilateral. Hubungan kerja sama biasanya diikat dengan perjanjian, mempunyai hak dan kewajiban, dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan (ada batas waktu), dsb.

Kerja sama bisa pemerintah dengan pemerintah (G to G), swasta-swasta, pemda-pemerintah, swasta-pemda, antar parlemen, kerja sama perdagangan macam CAFTA, dsb.

Ada masalah, perlu mediasi atau penengah. Pada umumnya kembali ke pasal kerja sama. Masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang sama dan bertimbal balik.

apa arti dari istilah – istilah di bawah ini ?
Q: – traktat
- konvensi
- protokol
- pertukaran nota
- ketentuan umum
- pakta
- ketentuan penutup
- perikatan
- proses verbal
- persetujuan
- piagam
- deklarasi
- modus vivendi
- charter
- covenant

bintang 5 bagi yg bisa dan memuasakan
dalam pelajaran pkn bab perjanjian internasional

A. Traktat (treaty) : yaitu persetujuan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih yang mengadakan hubungan antar mereka. Kekuatan traktat sangat ketat karena mengatur masalah-masalah yang bersifat fundamental.

Konvensi (convention) : yaitu persetujuan resmi yang bersifat multilateral atau persetujuan yang diterima oleh organ suatu organisasi internasional. Konvensi tidak berkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi.

Protokol (protocol) : yaitu persetujuan yang isinya melengkapi (suplemen) suatu konvensi dan pada umumnya dibuat oleh kepala Negara. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu dari suatu konvensi.

Pertukaran nota (exchange of notes) : yaitu metode tidak resmi yang sering digunakan dalam praktik perjanjian internasional. Metode ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka. Biasanya metode ini dilakukan oleh wakil-wakil militer dan Negara serta dapat bersifat nonagresi.

Ketentuan umum (general act) : yaitu traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi.

Pakta (pact) yaitu traktat dalam pengertian sempit yang pada umumnya berisi materi politis.

Ketentuan penutup (final act) : yaitu ringkasan-ringkasan hasil konferensi yang menyebutkan Negara-negara peserta, utusan-utusan dari Negara yang turut berunding, serta masalah-masalah yang disetujui dalam konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

Perikatan (arrangement) : yaitu suatu perjanjian yang biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara dan tidak seformal traktat dan konvensi.

Proses verbal : yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan suatu pemufakatan. Proses verbal ini tidak perlu diratifikasi.

Persetujuan (agreement) : yaitu suatu perjanjian internasional yang lebih bersifat teknis administratif. Agreement ini biasanya merupakan persetujuan antar pemerintah dan dilegalisir oleh wakil-wakil departemen tetapi tidak perlu diratifikasi oleh DPR Negara yang bersangkutan. Sifat persetujuan tidak seformal traktat dan konvensi.

Piagam (statue) : yaitu himpunan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik tentang pekerjaan kesatuan-kesatuan tertentu maupun ruang lingkup hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga internasional.

Deklarasi (declaration) : yaitu pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, atau hokum. Deklarasi dapat berbentuk traktat, perjanjian bilateral, dokumen tidak resmi, dan perjanjian tidak resmi.

Modus vivendi : yaitu dokumen untuk mencatat suatu persetujuan yang bersifat sementara.

Charter : yaitu istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

Convenant : merupakan anggaran dasar dari PBB.
————————————————————————————————————————–
saya tambahkan satu istilah lagi.

Kompromis : yaitu tambahan atas persetujuan yang telah ada.

Powered by Yahoo! Answers