Portal Berita Indonesia

Apa Saja Contoh Kegiatan Pembelaan Negara ?

Apa Saja Contoh Kegiatan Pembelaan Negara ? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Apa Saja Contoh Kegiatan Pembelaan Negara ?

Q: apa saja contoh kegiatan pembelaan negara kita selama ini ??? A. Bela Negara adalah …>> sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara [...]

Rating: 4

Q: apa saja contoh kegiatan pembelaan negara kita selama ini ???

A. Bela Negara adalah …>> sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Unsur Dasar Bela Negara
1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :

1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. UU No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam, Diubah oleh UU No.1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

DICARI: Presiden yang menaikkan anggaran Hankam!!?
Q: duh, kasian yang para serdadu; anggaran pertahanan keamanan untuk serdadu keciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil sekali, coba bandingkan dengan negara kecil singapura!

padahal negara kita kan luaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaass banget!!!

Ancaman kedaulatan menanti, pengalaman terbukti (ambalat, seliweran pesawat asing, dll), kenapa TNI anggarannya dikebiri.

Duuuuh dari segala segi, negeri ini kok dah tergadai sekali.

Ada nggak calon presiden yang punya nasionalisme nusantara???

A. Ada calon pemimpin yang memiliki rasa nasionalise tinggi yakni prabowo. seorang jendral yang tegas,berani serta memiliki rasa nasionalisme tinggi terhadap NKRI.
tentang ppkn nih yg ngerti masuk ya tolong segera di jawab langsung 5 poin nih?
Q: 1,.sebutkan 4 tujuan negara dalam alinea ke 4
2. sebutkan 3 landasan hukum pelaksanaan pembelaan negara bagi "WNI"
3. sebutkan 3 fungsi negara
4.apa pengertian dari "DEFACTO"
5.mengapa setiap "WNI" wajib ikut serta dalam belanegara
plizz jawab ya hari ini hha

A. 1. a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. a. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
b. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
c. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
d. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
e. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
f. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
g. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

3. a. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Contoh : Penjagaan perbatasan yang intensif oleh TNI

b. Fungsi Keadilan
Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. Contoh : Penegakkan hukum melalui lembaga peradilan.

c. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban
Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Contoh : UU tentang Tindak Pidanan Korupsi.

d. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.
Contoh : memberi beasiswa sekolah berkualitas.

4. De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya" atau "pada prakteknya". Istilah ini biasa digunakan sebagai kebalikan dari de jure (yang berarti "menurut hukum") ketika orang mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, pemerintahan, atau hal-hal teknis (seperti misalnya standar), yang ditemukan dalam pengalaman sehari-hari yang diciptakan atau berkembang tanpa atau berlawanan dengan peraturan. Bila orang sedang berbicara tentang suatu situasi hukum, de jure merujuk kepada apa yang dikatakan hukum, sementara de facto merujuk kepada apa yang terjadi pada praktiknya.

5. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Kalau seperti ini bisa disebut korupsi gak?
Q: saya baca di detik sebentar lagi ada libur sidang dikalangan pemerintah… Katanya jadwal untuk jalan” ke luar negeri.. 4 negara saudara”… Katanya menghabiskan 3m… Mngkin malah jadi 6m…

Pendapat saya gni gan… Itu uang semua dari rakyat, dah pasti itu…
Mereka seenaknya saja menggunakanya untuk kesenangan mereka.. Bukan untuk kepentingan rakyat malah dihambur”kan… 3m ckup kan buat beli nasi bungkus buat rakyat yg belum makan hari ini.. saya yakin 90persen rakyat di indonesia gak setuju uang mereka digunakan untuk itu… Mungkin saya salah menyebutnua korupsi… Tpi korupsi kan mendapatkan keuntungan yg bukan menjadi hak mereka.. Merugikan orang lain dst… Maf klu saya salah,.. Anggap saja saya idiot,, g tau ap yg saya ucapkan… Cuma mau menanyakan apakah pemikiran saya ini benar atau salah… Kalau benar berarti kita ditipu mereka,, korupsi yg terlihat jelas dan ditutupi dngn kehormatan.. Sehingga mata kita hanya memandang mereka orang bedar dan kita memakluminya… Huuuhhhhhh…. Capek ngetiknya… Semoga rakyat menjadi pintar dan bisa demo bareng”…

A. NIce question.
Pertanyaan anda senada dengan alur pikir saya. Inilah salah satu masalah besar negeri ini. Orang – orang negeri ini memang susah (atau pura-pura tidak tahu) membedakan mana korupsi dan mana bukan korupsi. Yang jelas mereka pandai berdalih, bahwa yang dia lakukan adalah bukan korupsi.

Tantangan Indonesia ke depan jika ingin memberantas korupsi, salah satunya adalah dengan memasukkan mata ajaran KORUPSI dalam kurikulum sekolah menurut saya. Tidak perlulah menambah mata kuliah atau mata pelajaran baru, cukup sisipkan satu/dua bab dengan judul korupsi, entah di mata ajaran moral (PPKN) dan bisa di bidang politik dan ekonomi dsb.
Isinya antara lain, definisi korupsi, apa saja tindakan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dll. yang termasuk korupsi dan yang tidak korupsi. Contoh – contoh kasus nyata dsb.

Jadi paling tidak orang sudah melek korupsi. Dia tahu persis, apa yang dilakukannya termasuk korupsi atau tidak. Kasus seperti anggota DPR jalan2 tersebut bisa menjadi jelas, korupsi atau bukan. Perkara seseorang tetap melakukannya jika suatu tindakan adalah termasuk korupsi, itu soal lain. Itu tergantung kadar KEIMANAN DAN KETAQWAAN, tapi paling tidak dia sudah tahu akan tindakannya. Harapannya kedepan UU anti korupsi bisa lebih berkualitas jika semua orang sudah MELEK KORUPSI.

Powered by Yahoo! Answers