Portal Berita Indonesia

Apa Saja 7 Organisasi Interasional Yang Penting Bagi Perekonomian Indonesia?

Apa Saja 7 Organisasi Interasional Yang Penting Bagi Perekonomian Indonesia? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Apa Saja 7 Organisasi Interasional Yang Penting Bagi Perekonomian Indonesia?

Q: buat tugas ips, kalo bisa kasi bukti artikelnya ya, kasi linknyakalo ngga bisa, namanya juga ngga apa" A. "Kerjasama multilateral antara Pemerintah RI dengan organisasi-organisasi multilateral dan Organisasi-organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan nasional. Lingkup kerjasama teknik multilateral meliputi sektor-sektor di bidang ekonomi, sosial, budaya dan [...]

Rating: 4

Q: buat tugas ips, kalo bisa kasi bukti artikelnya ya, kasi linknya
kalo ngga bisa, namanya juga ngga apa"

A. "Kerjasama multilateral antara Pemerintah RI dengan organisasi-organisasi multilateral dan Organisasi-organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan nasional. Lingkup kerjasama teknik multilateral meliputi sektor-sektor di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan, antara lain:
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
European Commission (EC)
Food and Agricultural Organization (FAO)
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
International Development Association (IDA)
International Finance Corporation (IFC)
International Monetary Fund (IMF)
International Atomic Energy Agency (IAEA)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
International Telecommunication Union (ITU)
International Maritime Organization (IMO)
International Labour Organization (ILO)
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO)
United Nations Childrenââ¬â¢s Fund (UNICEF)
United Nations Funds for Population Activities (UNFPA)
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
United Nations Information Centre (UNIC)
United Nations Volunteer (UNV)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Centre for Human Settlement (UNCHS)
World Bank
World Food Programme (WFP)
World Health Organization (WHO)
World Meteorological Organization (WMO
Komisi PBB mengenai Perusahaan Transnasional dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)."
Mengapa ketika "Penguasa" berkata begitu maka "Orang Alim Agama" merekapun begitu..?
Q: Padahal secara terang – terangan bertentangan dengan "Kitab Mereka"…???

Mengapa…???

Peringatan Allah dalam Al Qur’an :

Al Maidah 63 :

63. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.

Al An’aam 128 :

67. Dan mereka berkata;:"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).
@Jims

Freesex, Homosexual dan Lesbianisme kok malah di anggap sah-sah saja oleh orang Alim.???
Benar kata Yesaya, ada Kasus Suap di antara orang-orang Alim, Persekongkolan Hebat :

Yesaya 1:23 Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka.

Semoga @Jims ga di Gaji oleh Penguasa yang diambil dari duit hasil Jajahan

A. apakah karena pemerintah mengatakan teroris adalah sesat ?

jadi siapapun yang mendukung terorisme otomatis sesat juga.

MENKOPOLHUKAM
Jln. Merdeka Barat No 15
Jakarta, Indonesia
Name:
LEMBAGA ANTI TERORISME INDONESIA (LENTERA)
Category:
Organizations – Professional Organizations
Description:
Aksi teror atau terorisme sudah ada sejak dulu tapi menjadi populer pada dekade dasawarsa terakhir. Terorisme telah menunjukkan trend yang meningkat dan menjadi ancaman masyarakat internasional. Terorisme selain telah menimbulkan kerugian phisik berupa nyawa dan harta benda, juga menimbulkan dampak psikhis masyarakat yang luar biasa.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Memerangi terorisme merupakan kepentingan nasional demi melindungi keselamatan dan keamanan rakyat. Memerangi terorisme juga merupakan komitmen internasional dengan cara mendorong peran dominan PBB untuk menghadapi terorisme sebagai musuh bersama.

Sasaran terorisme:
a. Sasaran yang bersifat politis, antara lain meliputi perluasan pengaruh, memojokan lawan, pembentukan opini untuk pembenaran terhadap sikap yang telah diambil dan pemantapan kekuasaan.
b. Sasaran yang bersifat agamis, antara lain meliputi sentimen agama dan fanatisme sempit.
c. Sasaran yang bersifat kejiwaan, antara lain meliputi pelampiasan rasa cemburu dan putus asa.

Ada sembilan prinsip yang dijadikan dasar bagi pembuatan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah terorisme, yaitu:
1. Pemerintah menganggap terorisme sebagai tindakan yang tidak diskriminatif yang bisa mengenai siapa saja.
2. Pemerintah mengutamakan pencekalan dan pencegahan atas aksi-aksi terorisme. Namun apabila tetap muncul (aksi terorisme itu), pemerintah tetap akan bertindak tegas.
3. Pemerintah berprinsip memerangi terorisme merupakan kepentingan nasional untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat.
4. Memerangi terorisme merupakan komitmen dan kewajiban internasional Indonesia, khususnya sebagai anggota PBB.
5. Dalam memerangi terorisme Internasional, Indonesia mendorong peran PBB yang dominan dan bukan langkah-langkah yang bersifat sepihak atau unilateral.
6. Mengenai penanganan terorisme secara domestik, pemerintah mengedepankan aparat Kepolisian, aparat Keimigrasian dan aparat Intelijen.
7. Mengingat belum adanya UU Anti Terorisme dan Lembaga Anti Terorisme yang dibentuk atas nama UU itu, maka dibangun mekanisme kerjasama dan simbolisasi pada tingkat nasional.
8. Kerjasama internasional dilakukan secara bilateral, regional dan multilateral dengan mengedepankan kerjasama Kepolisian, Intelijen, Keimigrasian serta Hubungan Diplomatik.
9. Dalam mengatasi permasalahan terorisme tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara teror itu sendiri.

Delapan langkah operasional pemerintah dalam memerangi terorisme, yaitu:
1. Pemerintah akan bertindak lebih tegas tanpa ragu-ragu terhadap terorisme.
2. Menghimbau semua pihak untuk menghentikan pernyataan dan komentar yang tidak obyektif tentang terorisme.
3. Meningkatkan kesamaan persepsi, sikap, dan langkah antara pemerintah dan DPR.
4. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang kepolisian, teknis dan intelijen.
5. Kerjasama kepolisian dengan TNI dalam pendeteksian, pencegahan dan penanggulangan terorisme.
6. Memperketat pengawasan bandara, keimigrasian, dan barang-barang masuk ke Indonesia.
7. TNI terus meningkatkan pengamanan obyek-obyek vital strategis.
8. Perang terpadu terhadap terorisme.

Powered by Yahoo! Answers