Portal Berita Indonesia

Apa Perbedaan Sosialisasi Politik Di Negara Liberal Dan Komunis?

Apa Perbedaan Sosialisasi Politik Di Negara Liberal Dan Komunis? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Apa Perbedaan Sosialisasi Politik Di Negara Liberal Dan Komunis?

Q: Apa bedanya sosialisasi politik di negara liberal sama komunis? Apa alasan perbedaannya? A. Kalau negara liberal/kapitalis itu negara yang membanggakan demokrasi, bebas (tapi bebasnya kebablasan), sekular, & setiap orang boleh memiliki alat produksi sendiri. Contoh negara : Amerika Serikat, Britania Raya, & Perancis. Kalau negara sosialis/komunis itu negara yang anti demokrasi, pemerintahan otoriter, negara [...]

Rating: 5

Q: Apa bedanya sosialisasi politik di negara liberal sama komunis? Apa alasan perbedaannya?

A. Kalau negara liberal/kapitalis itu negara yang membanggakan demokrasi, bebas (tapi bebasnya kebablasan), sekular, & setiap orang boleh memiliki alat produksi sendiri.

Contoh negara : Amerika Serikat, Britania Raya, & Perancis.

Kalau negara sosialis/komunis itu negara yang anti demokrasi, pemerintahan otoriter, negara ateis, & alat produksi dikuasai negara.

Contoh negara : Republik Rakyat Cina, Korea Utara, & Vietnam.

Apa saja sih contoh paham liberalisme?
Q: Ada yg tau gk contoh-contoh paham liberalisme??

A. Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama

Contoh :
1. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.
2. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.
3. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

w ada tugas sklh nie, dlm 20 mnt klo ada yg bisa jwb *5 w beri (berikan sumbernya)?
Q: 1. berikan penjelasan tentang ciri ciri umum sistem politik menurut almond !
2. dalam hal penerapan, jelaskan perbedaan orientasi tujuan partai politik di indonesia pd masa orde baru dan era revormasi !
3. pada akhir abad 20-an, gerakan partisipasi olitik di indonesia semakin meningkat. berikan alasannya dan jelaskan !
4. jelaskan penjelasan tentang pentingnya pendidikan politik dalam kegiatan partisipasi politik di indonesia !
5. berikan masing masing 2 contoh wujud sosialisasi politik di dalam keluarga, sekolah, maupun melalui partai politik !

A. 1. CIRI-CIRI UMUM SISTEM POLITIK

Menurut Almond, sistem politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1.) Semua sistem politik, masyarakat yang sederhanapun memiliki kebudayaan politik.
2.) Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda, yang di timbulkan karena perbedaan struktur
3.) Semua struktur politik memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi.
Sumber: http://mariamah-sulaiman.blogspot.com/2010/02/sistem-politik.html

2. perbedaan orientasi tujuan partai politik indonesia masa orde baru dan era reformasi dalam hal penerapan:

Karena pertanyaan anda spektrumnya sangat luas; saya akan membatasi pada masalah pemanfaatan kekayaan alam.

Pada masa Orde Baru konsepnya bertolak belakang dengan BK. Ibarat rumah tangga zaman Orba adalah masa kemaruk. Apa yang bisa digadaikan; digadaikan. Kalo bisa ngutang ya ngutang. Yang penting bisa selalu makan enak dan hidup wah. Rakyat pun merasa hidup berkecukupan pada masa Orba. Beras murah, padahal sebagian adalah beras impor. Beberapa gelintir orang mendapat rente ekonomi yang luar biasa dari berbagai jenis monopoli impor komoditi bahan pokok, termasuk beras, terigu, kedelai dsb. Semua serba tertutup dan tidak tranparan. Jika ada orang mempertanyakan, diancam tuduhan subversif. Hutan dijadikan sumber duit, dibagi menjadi kapling-kapling HPH; dibagi-bagi ke orang-orang tertentu (kroni) secara tidak transparan. Ingat fakta sejarah: Orde Baru tumbang akibat demo mahasiswa yang memprotes pemerintah Orba yang bergelimang KKN. Jangan dilupakan pula bahwa ekonomi RI ambruk parah ditandai Rupiah terjun bebas ke Rp 16.000 per dollar terjadi masih pada masa Orde Baru.

Masa Reformasi adalah masa cuci piring. Pesta sudah usai. Krisis ekonomi parah sudah terjadi. Utang LN tetap harus dibayar. Budaya korupsi yang sudah menggurita sulit dihilangkan, meski pada masa Presiden SBY pemberantasan korupsi mulai kelihatan wujudnya.. Rakyat menikmati demokrasi dan kebebasan. Media masa menjadi terbuka.

Yang memimpikan kembalinya rezim totaliter mungkin hanyalah sekelompok orang yang dulu amat menikmati previlege dan romantisme kenikmatan duniawi di zaman Orba.Sekarang kita mewarisi hutan yang sudah rusak parah; industri kayu yang sudah terbentuk dimana-mana akibat dari berbagai HPH , menjadi muara dari illegal logging.
sumber: http://roosita35.multiply.com/journal/item/35/Perbedaan_antara_orde_lama_baru_dan_reformasi

3. dst… mau pulang dulu dah malam, :D

tolong kasih contoh pelanggaran ham atau pelaksanaan ham bidang politik dong, klo bisa selain pemilu,ya… tq?
Q: hak asasi manusia bidang politik…???

A. Bro…

Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut ini.
Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37 (untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa. Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Soares.
Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan.
Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan "diskriminatif” dengan keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh hakim. Komentar atas itu justru datang dari Jose Ramos Horta, yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor Timur yang akan dihukum di Indonesia yang mendukung berbagai aksi kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar 1.000 tewas. Horta mengatakan, "Bagi saya bukan fair atau tidaknya keputusan tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan membayar semua dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”

Nah, itu contoh kasus pelanggaran ham yang dikait2kan dengan politik. Mdh2an bermanfaat, Bro…

Powered by Yahoo! Answers