Portal Berita Indonesia

Apa Perbedaan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah?

Apa Perbedaan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Apa Perbedaan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah?

Q: A. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh [...]

Rating: 4

Q:

A. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
apa saja hak pemerintah pusat ?
Q:

A. tentunya banyak, dan pertanyaan ini masih bersifat luas kurang spesifik karena pemerintah pusat itu sendiri terdiri dari: MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, Presiden RI, Wakil Presiden dan masing2 lembaga memiliki wewenang. namun secara luas wewenang pemerintah pusat dapat di jabarkan secara singkat sbb: mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
mengapa asas keadilan tidak diotonomikan daerah ? . dan kenapa diserahkan kepada pemerintah pusat?
Q:

A. karena sudah diatur di dalam aturan perundang – undangan di mana ada beberapa bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat :
- agama
- peradilan
- pertahanan
- keamanan
- politik luar negeri
- fiskal dan moneter

lagipula, kalau peradilan menjadi bidang yang diserahkan ke daerah, nanti bisa – bisa regulasi peradilan antar daerah bisa berbeda – beda.

Apa beda asas desentralisasi dengan sentralisasi?
Q: tentang plajaran pkn

A. Selama ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mengandung azas dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan. Penerapan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini pada dasarnya mengandung tiga gagasan pokok:
Pertama, azas desentralisasi, yaitu pemerintah pusat mendelegasikan sepenuhnya urusan tertentu kepada daerah. Urusan tersebut berhubungan dengan sifat-sifat khas daerah tersebut seperti agama, kebudayaan dan aspek kesejahteraan lainnya. Dalam azas desentralisasi ini pemerintah daerah yang menanggung pembiayaan seluruh kegiatan yang didelegasikan.

Kedua, azas dekonsentrasi yaitu sebagian besar kegiatan pemerintahan dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kegiatan itu antara lain politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, ideologi negara, kebijakan dalam negeri, peradilan, perdagangan, pertambangan dan kegiatan strategis lain. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut mengambil tempat di daerah, kecuali politik luar negeri. Pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah bukan oleh pemerintah daerah tetapi dilakukan oleh instansi pusat di daerah seperti kantor-kantor wilayah departemen. Di sini kedudukan pemerintah daerah lemah dan kegiatan yang diinginkan oleh daerah hanya bisa diusulkan namun tidak bisa ditentukan. Kewenangan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembiayaan tetap ada di pusat. Jadi azas ini mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah harus mengikuti keinginan pemerintah pusat.

Ketiga, azas pembantuan yang merupakan kombinasi azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Azas ini mengatakan bahwa perumusan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi pelaksanannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sayangnya, penerapan konsep desentralisasi yang memungkinkan daerah mengatur dirinya sendiri, dalam praktek selama 25 tahun rezim Orde Baru, dikalahkan oleh penerapan konsep dekonsentrasi yang amat kuat, sehingga tidak dapat dihindarkan kesan bahwa pemerintahan pusat bersifat amat dominan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu perwujudan reformasi pemerintahan telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan UU 22/1999 pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan hak kepada daerah berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat tersebut merupakan prakarsa daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan bukan lagi merupakan instruksi dari pusat (sentralisasi). Sehingga daerah dituntut untuk responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakatnya.

Powered by Yahoo! Answers