Portal Berita Indonesia

Apa Makna Kedaulatan Bagi Suatu Negara? ?

Apa Makna Kedaulatan Bagi Suatu Negara? ? Diulas oleh pada . Artikel berikut membahas tentang Apa Makna Kedaulatan Bagi Suatu Negara? ?

Q: apa makna kedaulatan bagi suatu negara? A. Dari pengertian sederhana disimpulkan bahwa yang dimaksud kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Memiliki kekuasaan tertinggi berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. Kehendak Negara tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hukum. Kemampuan untuk melaksanakan sistem hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara [...]

Rating: 5

Q: apa makna kedaulatan bagi suatu negara?

A. Dari pengertian sederhana disimpulkan bahwa yang dimaksud kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Memiliki kekuasaan tertinggi berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. Kehendak Negara tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hukum. Kemampuan untuk melaksanakan sistem hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan cara paksaan. Oleh sebab itu, dalam kedaulatan terkandung makna kekuatan. Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity),
yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga Negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.

b. Kedaulatan ke luar (external sovereignity),
yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kedaulatan rakyat dapat juga berarti: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, yang penerapannya didasarkan kepada undang-undang.

apa sikap positif terhadap kerjasama internasional?
Q:

A. "Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Dan fungsi kerjasama internasional yang memberikan manfaat positif bagi Indonesia adalah: memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi serta memperlancar sistem pembayaran antarnegara; dan menciptakan kerja sama secara timbal balik antarnegara melalui perjanjian ataupun melalui badan/organisasi internasional."
dampak yang di timbulkan jika negara indonesia tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain?
Q:

A. Selama beberapa tahun terakhir ini, pengetahuan lokal dan pranata sosial/institusi lokal semakin mendapatkan tempat dan perhatian dalam wacana pembangunan kontemporer. Hal itu merupakan cerminan dari tidak memadainya berbagai varian modal pembangunan yang digunakan selama ini di satu sisi serta adanya pengakuan akan beberapa kekuatan inheren yang terdapat di dalam aspek-aspek lokal itu di sisi lain. Juga merefleksikan kritik dan penolakan terhadap hegemoni pengetahuan modern yang sering dihubungkan dengan pengetahuan barat atau saintifik. Upaya di atas sekaligus merupakan wujud perombakan terhadap pandangan sebelumnya bahwa aspek-aspek lokal yang bersifat tradisional itu merupakan hambatan serius bagi jalannya pembangunan (Agrawal, 1998: 14). Dalam alur semangat pembangunan baru itu, pengetahuan lokal serta institusi yang mewadahinya merupakan kontributor penting bagi keberhasilan pembangunan yang seimbang serta pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dan oleh karenanya, perlu diangkat kembali serta didayagunakan.

Pengetahuan lokal (indigenous knowledge) merupakan varian pengetahuan yng ditemukan dan dikembangkan oleh suatu masyarakat dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dipahami secara demikian, pengetahuan lokal bersifat rinci, kaya dan spesifik sebagai hasil akumulasi pengalaman-pengalaman lokal yang bersifat unik (Winarto, 1998: 53). Sebagian kalangan menyebutnya sebagai pengetahuan kinerja (performance knowledge) yang diperoleh dari dan dikembangkan berdasarkan hasil improvisasi masyarakat dalam interaksinya dengan berbagai tantangan kehidupan di sekitarnya yang selanjutnya dilestarikan sebagai warisan budaya (Santoso, 1998).

Mencuatnya kembali wacana pengetahuan lokal tidak dapat dilepaskan dari gejala terlalu dominannya pengaruh pengetahuan yang diproduksi institusi-institusi pendidikan tinggi di negara-negara maju. Jenis pengetahuan tersebut sering dilihat sebagai varietas unggul yang melampui semua bentuk pengetahuan lain yang dinilai tradisional. Dengan tipikal karakter yang demikian, pengetahuan-pengetahuan modern yang diadopsi secara serampangan dalam pembangunan dan diterapkan secara generik tidak saja mengalami loncatan normatif â atau yang lebih dikenal sebagai ecological fallacy â tetapi terutama mereka tidak sensitif terhadap kaum marjinal yang umumnya menghuni negara-negara miskin dan sedang berkembang (Agrawal, 1998: 19). Karenanya diperlukan upaya advokasi, konservasi, proteksi, fasilitasi dan upaya-upaya semacamnya dengan fokus utama untuk kembali meletakkan nilai-nilai lokal itu sebagai jantung manajemen pembangunan. Upaya-upaya itu merupakan prakondisi awal bagi terjalinnya dialog dan kerjasama sehingga pembangunan dapat menyentuh esensi terdalamnya, yaitu mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, terhadap berbagai persoalan lokal harus pula ditemukan solusi lokal (Hess dalam Agrawal, 1998:38).

Selain pengetahuan lokal, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengembangan institusi lokal (local institutional building). Hal itu perlu diperhatikan minimal dengan 2 alasan berikut. Pertama, pendekatan institusional merupakan pendekatan yang dinilai cukup efektif dalam mengintroduksi suatu perubahan, termasuk dalam konteks pembangunan masyarakat lokal. Sebagaimana diungkapkan Rubin dan Rubin (1986), penetrasi institusional lewat pembentukan organisasi-organisasi masyarakat memiliki beberapa keunggulan seperti : (1) lembaga atau organisasi adalah kekuatan (power). Dalam sebuah kebersamaan, suatu aspirasi lebih mudah diperjuangkan karena organisasi adalah wadah kolektif yang benar-benar mempresentasikan power secara lebih otoritatif; (2) lembaga atau organisasi dapat memperkuat dan menjamin kontinuitas dan sustainabilitas; (3) lembaga atau organisasi sangat membantu para anggotanya dengan mengumpulkan dan mendistribusikan informasi dan pengetahuan yang menjadikan mereka semakin memahami dan sadar tentang apa yang sedang mereka perjuangkan, serta menambah kapasitas mereka untuk mewujudkan tujuannya; (4) Lembaga atau organisasi dapat merespons berbagai perkembangan dan kompleksitas di sekitarnya secara lebih cepat dan efektif.

Keunggulan-keunggulan tersebut diperkuat oleh pengalaman pembangunan lokal melalui pembentukan organisasi-organisasi kecil di beberapa negara maju seperti Amerika dan Eropa melalui konsep Community Development Corporation (CDC), yaitu suatu pendekatan pembangunan berjangka panjang dan komprehensif yang menuntut hadirnya institusi yang dapat mengembangkan dan menopang startegi yang konsisten dan fleksibel yang dijalankan oleh para profesional di dalamnya (Blakely, 1989: 202). Pendekatan tersebut mengadopsi teknik-teknik pembangunan swasta untuk tujuan-tujuan publik, mengarahkan hasil-hasilnya bagi masyarakat serta individu yang paling membutuhkan, memobilisasi inisiatif lokal untuk mewujudkan prioritas lokal, bersifat jangka panjang, menghubungkan perencanaan dengan implementasi, menghubungkan proyek-proyek k

Contoh negara serikat dan kerajaan?
Q:

A. Negara serikat atau lebih tren disebut negara federasi adalah bentuk gabungan dari beberapa negara bagian, awalnya negara tersebut adlah negara negara yang merdeka berdaulat dan berdiri sendiri. setelah menggabungkan diri dan membentuk negara serikat, negara negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.
contohnya amerika serikat, malaysia, australia, brasil, jerman dan swiss.
Selain negara serikat, ada pula yang disebut serikat negara (konfederasi). Tiap negara yang menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya.
1. Perserikatan Negara
Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota.
Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada:
⢠Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)
⢠Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866)
Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:
⢠Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.
⢠Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.
⢠Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.
sedangkan negara yang berdasarkan kerajaan atau monarki mengacu pada bentuk dasar pemerintahan yang mempunyai sistem tersendiri. Sistem kerajaan yang berkuasa adalah raja dan pimpinan tertinggi negera dikepalai oleh Raja. Siapa saja yang mempunyai kekuasaan yang besar dan pendukung setia yang banyak, dapat membuat dinasti baru dan mengangkat dirinya menjadi raja. Masa jabatan seorang raja ditentukan oleh kehendak raja sendiri, umumnya masa jabatannnya seumur hidup. Pemilihan raja baru ditentukan dan diangkat oleh raja sebelumnya, sebagai penggantinya. Raja bersifat turun-temurun, umumnya putra mahkota yang menjadi raja, atau sanak keluarga dari raja sebelumnya. Semua pejabat dan aparatur negara dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh raja dan menurut kehendak raja. Pendelegasian tugas dan wewenang kenegaraan, diatur langsung oleh raja sendiri termasuk perubahannya semua diatur oleh raja sendiri.
Penetapan aturan hukum dan pelaksanaannya diatur, diawasi dan dikendalikan langsung oleh raja sendiri. Raja bebas merubah-rubah hukum yang dibuatnya sendiri. Raja mempunyai kedudukan yang lebih istimewa di mata hukum, raja bebas melakukan tindakan hukum apa saja. Jika raja dan atau keluarga raja melanggar hukum, maka bebas dari sanksi hukum. Setiap kerajaan umumnya saling berebut kekuasaan, berusaha untuk saling menjatuhkan dan saling âmencaplokâ yang lain. Terutama sekali bila rajanya sangat ambisius dengan kekuasaan.
Setiap negara bercita-cita untuk hidup dalam waktu yang lama, tapi kenyataannya daya tahan hidup pada negara kerajaan lebih banyak tergantung pada satu orang yakni raja, sehingga kalau rajanya dianggap lemah maka seluruh kerajaan akan hancur. (ingat kisah âThe Last Emperorâ)

Jadi dalam mempertahankan hidupnya umumnya kerajaan lebih rentan dan lebih mudah untuk punah, dan umumnya tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama sampai berabad-abad, sudah banyak kerajaan yang hancur.

Mungkin kejadian paling tragis yang dialami oleh Ahmed Zogu yang diangkat oleh rakyat daerah Balkan menjadi presiden Albania pada tahun 1925, tetapi dengan âtangan besiâ dia merubah sistim pemerintahannya menjadi sistim kerajaan pada tahun 1928 dan mengangkat dirinya menjadi Raja Zog-1. Pada tahun 1939 dianeksasi oleh Musolini, kerajaannya hilang dan dia melarikan diri ke Inggris sampai akhir hayatnya.

Apapun kerajaan yang masih dapat bertahan sampai sekarang, karena sudah tidak laagi menjalankan sistim kerajaan secara murni dan tradisional, tetapi sudah dimodifikasi dengan sistim republik. Walaupun berbentuk kerajaan, tapi memiliki badan legislatif dan badan yudikatif yang berkerja dengan solid, valid dan efisien. Contohnya : Jepang, Inggris, Belanda, Saudi Arabia dan lain-lain.

Powered by Yahoo! Answers